Berita

Kejaksaan Agung Memeriksa 4 Orang Saksi Terkait Perkara Pemberian Kredit PT Sritex

05-11-2025    Berita    143 dilihat

rabu 5 november 2025, kejaksaan agung melalui tim jaksa penyidik pada direktorat penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) memeriksa 4 (empat) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidanakorupsi dalam pemberian kredit pt bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, pt bank dki dan bank pembangunan daerah jawa tengah kepada pt sri rejeki isman, tbk (pt sritex) dan entitas anak usaha, berinisial: 1. psn selaku group head klaim benda pada pt asuransijasa indonesia. 2. rmn selaku senior association pada maja law office. 3. tkj selaku notaris di jakarta pada kantor notaris & ppat tjoa karina juwita. 4. gan selaku team leader 2 credit review i lpei tahun2019-2020. adapun keempat orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidan ...

Selengkapnya

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II) dalam Perkara Minyak Mentah PT Pertamina terhadap 8 Orang Tersangka

05-11-2025    Berita    224 dilihat

rabu 5 november 2025, tim jaksa penyidik pada direktorat penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) kejaksaan agung melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap ii) atas 8 (delapan) orang tersangka kepada jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pt pertamina (persero), sub holding dan kontraktor kontrak kerjasama (kkks) tahun 2018 s.d. 2023. adapun delapan orang tersangka tersebut yaitu: 1. tersangka as selaku direktur gas, petrochemical & new business pt pertamina international shipping. 2. tersangka ds selaku pensiunan pegawai bumn (vp crude & product trading integrated supply chain). 3. tersangka hw sel ...

Selengkapnya

Satgas PKH Tinjau Lokasi Penambangan Milik PT Bumi Morowali Utara di Sulawesi Tengah

04-11-2025    Berita    185 dilihat

selasa 4 november 2025, tim satuan tugas penertibankawasan hutan melaksanakan klarifikasi dan penguasaankembali oleh negara terhadap pt bumi morowali utara(bmu) yang memiliki lokasi penambangan di kecamatanbungku pesisir, kabupaten morowali, provinsi sulawesi tengah. pt bmu memiki area bukaan tambang yang masuk di dalam kawasan hutan (hutan produksi terbatas) tanpa izinpinjam pakai kawasan hutan (ippkh) atau tanpapersetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh), baikyang berada di dalam maupun di luar area izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi yang totalnya seluas± 66,0144 ha. dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapatbukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi denganippkh/ppkh seluas 62,15 ha, terdiri dari 46,03 ha beradadalam wilayah iup dan 15,94 ha berada di ...

Selengkapnya

Satgas PKH Tinjau Lokasi Penambangan Milik PT Bumi Morowali Utara di Sulawesi Tengah

04-11-2025    Berita    246 dilihat

selasa 4 november 2025, tim satuan tugas penertibankawasan hutan melaksanakan klarifikasi dan penguasaankembali oleh negara terhadap pt bumi morowali utara(bmu) yang memiliki lokasi penambangan di kecamatanbungku pesisir, kabupaten morowali, provinsi sulawesi tengah. pt bmu memiki area bukaan tambang yang masuk di dalam kawasan hutan (hutan produksi terbatas) tanpa izinpinjam pakai kawasan hutan (ippkh) atau tanpapersetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh), baikyang berada di dalam maupun di luar area izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi yang totalnya seluas± 66,0144 ha. dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapatbukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi denganippkh/ppkh seluas 62,15 ha, terdiri dari 46,03 ha beradadalam wilayah iup dan 15,94 ha berada di ...

Selengkapnya

Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat Persiapkan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penerapan KUHP 2026

04-11-2025    Berita    135 dilihat

selasa 4 november 2025 di gedung swatantra wibawa mukti, komplek perkantoran pemerintah kabupaten bekasi, kejaksaan bersinergi dengan pemerintah daerah se-jawa barat melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp yang berlaku pada 2026. penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh kejaksaan tinggi jawa barat dengan pemerintah provinsi jawa barat serta para kepala kejaksaan negeri dengan para bupati dan walikota se-wilayah jawa barat. pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya memerlukan kerjasama antar pemangku kebijakan. kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan akan didukung oleh pemerintah daerah untuk menempatkan terpidana kerja sosial melaksanakan program pembimbi ...

Selengkapnya

Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat Persiapkan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penerapan KUHP 2026

04-11-2025    Berita    148 dilihat

selasa 4 november 2025 di gedung swatantra wibawa mukti, komplek perkantoran pemerintah kabupaten bekasi, kejaksaan bersinergi dengan pemerintah daerah se-jawa barat melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp yang berlaku pada 2026. penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh kejaksaan tinggi jawa barat dengan pemerintah provinsi jawa barat serta para kepala kejaksaan negeri dengan para bupati dan walikota se-wilayah jawa barat. pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya memerlukan kerjasama antar pemangku kebijakan. kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan akan didukung oleh pemerintah daerah untuk menempatkan terpidana kerja sosial melaksanakan program pembimbi ...

Selengkapnya

Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat Persiapkan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penerapan KUHP 2026

04-11-2025    Berita    192 dilihat

selasa 4 november 2025 di gedung swatantra wibawa mukti, komplek perkantoran pemerintah kabupaten bekasi, kejaksaan bersinergi dengan pemerintah daerah se-jawa barat melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp yang berlaku pada 2026. penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh kejaksaan tinggi jawa barat dengan pemerintah provinsi jawa barat serta para kepala kejaksaan negeri dengan para bupati dan walikota se-wilayah jawa barat. pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya memerlukan kerjasama antar pemangku kebijakan. kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan akan didukung oleh pemerintah daerah untuk menempatkan terpidana kerja sosial melaksanakan program pembimbi ...

Selengkapnya

Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah Jawa Barat Persiapkan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penerapan KUHP 2026

04-11-2025    Berita    175 dilihat

selasa 4 november 2025 di gedung swatantra wibawa mukti, komplek perkantoran pemerintah kabupaten bekasi, kejaksaan bersinergi dengan pemerintah daerah se-jawa barat melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai penerapan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp yang berlaku pada 2026. penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh kejaksaan tinggi jawa barat dengan pemerintah provinsi jawa barat serta para kepala kejaksaan negeri dengan para bupati dan walikota se-wilayah jawa barat. pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya memerlukan kerjasama antar pemangku kebijakan. kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan akan didukung oleh pemerintah daerah untuk menempatkan terpidana kerja sosial melaksanakan program pembimbi ...

Selengkapnya

JAM INTEL Kawal Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 29 Provinsi Senilai Rp22 Triliun

30-10-2025    Berita    1,718 dilihat

jaksa agung muda intelijen (jam-intel) reda manthovani memimpin rapat pendahuluan (entry meeting) dan penandatanganan pakta integritas kegiatan pengamanan pembangunan strategis (pps) dengan direktorat jenderal perikanan tangkap kementerian kelautan dan perikanan, untuk proyek pembangunan kampung nelayan merah putih (knmp) tahun 2025 pada rabu 29 oktober 2025 di gedung utama kejaksaan agung, jakarta. dalam sambutannya, jam-intel menyampaikan bahwa proyek pembangunan knmp tahun 2025 adalah proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi masyarakat dan umkm. “proyek ini dialokasikan untuk 100 lokasi yang tersebar di 29 provinsi di seluruh ind ...

Selengkapnya

JAM PIDMIL Perkuat Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan Melalui Diskusi Kelompok Terarah

29-10-2025    Berita    203 dilihat

jaksa agung muda pidana militer (jam-pidmil) mayjen tni dr. m. ali ridho, membuka diskusi kelompok terarah (focus group discussion/fgd) terkait penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat, serta evaluasi kinerja dan anggaran triwulan iii tahun 2025 di hotel mercure gatot subroto, jakarta selatan yang dilaksanakan pada selasa 28 oktober s.d. rabu 29 oktober 2025. adapun fgd ini dilaksanakan sampai rabu 29 oktober 2025 yang bertujuan untuk: memberikan pemahaman yang konsisten mengenai konsep, kriteria, dan mekanisme penanganan perkara koneksitas kepada jaksa dan satuan hukum tni, sesuai dengan pedoman jaksa agung nomor 2 tahun 2025 tentang penanganan perkara koneksitas dan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat. memperkuat ko ...

Selengkapnya

Total Data : 1223